Wawasan Hukum Nusantara mengumumkan susunan pengurus pusat dan daerah pada 29 Januari 2024.
Wawasan Hukum Nusantara (WHN) adalah organisasi kemasyarakatan yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. WHN secara konsisten menyelenggarakan webinar rutin untuk memberikan pendidikan dan pelatihan hukum.
Kepemimpinan
Kepemimpinan Pusat
Ketua: Kapten Arqam Bakri, M.Mar
Sekretaris Jenderal: Indriany Zhang
Bendahara: Sry Karni Novyanty, S.Sos
Dewan Pembina
Prof. Dr. Martono, S.H., LL.M
Brigjen TNI (Purn.) Dr. Sudarto, S.H., M.Kn
Dr. Berlian Marpaung, S.H., M.H.
Dr. Fetrus, S.H., M.H.
Dr. Aturkian Laia, S.H., M.H.
Pimpinan Cabang Wilayah (DPC)
DKI Jakarta: Ronny H.M Hutabarat, S.I.Kom
Jawa Barat: Erwindo Tarigan, S.H.
Bali: Netti Herawati, S.E.
Sumatera Selatan: Haiyyul Qaiyyum, S.Pd.I
Gorontalo: Mahmudin Mahmud, S.H.
Sulawesi Selatan: dr. Zulfikar Assegaf, M.H., M.Tr.Adm.Kes
Visi dan Misi
Visi dan misi WHN meliputi pengembangan pemuda Indonesia yang profesional, berpengetahuan, dan patriotik untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan berkeadilan sosial. Tujuannya juga untuk:
Meningkatkan keterlibatan pemerintah yang aktif dan patriotik dalam menangani permasalahan sosial.
Memajukan Indonesia yang demokratis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.
Mendidik masyarakat Indonesia tentang masalah hukum untuk meminimalkan pelanggaran melalui sosialisasi dan pelatihan yang berkelanjutan.
Memberikan perlindungan hukum kepada anggotanya melalui kantor hukum dan lembaga bantuan WHN.
Menurut Kapten Arqam, misi WHN adalah mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara melalui program pendidikan hukum yang sistematis, sementara visinya adalah menyediakan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan tinggi, khususnya di bidang Hukum. Program-program ini dijadwalkan untuk dilaksanakan tahun ini, dengan tujuan agar lulusan hukum WHN dapat menegakkan hukum secara imparsial dan berintegritas.
Kegiatan dan Prestasi
Hanya dalam kurun waktu tiga bulan, dari Oktober 2023 hingga Januari 2024, WHN telah berhasil menyelenggarakan sekitar 52 webinar hukum, yang mencakup beragam topik seperti Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Penerbangan, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Kesehatan, dan masih banyak lagi.
Perlu diketahui, di bawah kepemimpinan Ketuanya, Kapten Arqam Bakri, M.Mar, WHN saat ini sedang menyusun revisi Undang-Undang Penerbangan No. 1 Tahun 2009. Webinar yang membahas Undang-Undang Penerbangan ini menghadirkan beberapa praktisi hukum, termasuk Prof. Dr. Martono, S.H., LL.M, seorang Guru Besar Hukum Penerbangan Nasional dan Internasional, dan satu-satunya pakar hukum yang masih hidup yang berpartisipasi dalam penyusunan awal Undang-Undang Penerbangan No. 1 Tahun 2009.
Proses revisi Undang-Undang Penerbangan No. 1 Tahun 2009 diperkirakan akan memakan waktu sekitar enam bulan, dari Januari hingga Juli 2024. Setelah pembahasan selesai, WHN berencana untuk menyerahkan draf revisi tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk diajukan secara resmi di Senayan. Menariknya, webinar tentang revisi Undang-Undang Penerbangan ini menarik minat khalayak yang luas, termasuk praktisi, akademisi, dan masyarakat umum, seperti pilot, pengatur lalu lintas udara, teknisi bandara, petugas bea cukai, pengacara, pendidik, dan lain-lain.
WHN telah menyelenggarakan berbagai kegiatan penyadaran dan edukasi hukum melalui webinar, menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Lebih lanjut, organisasi ini bermaksud mendorong para pemimpin provinsi dan daerah untuk memberikan sosialisasi hukum serupa kepada masyarakat mereka.
Sikap Operasional
Kapten Arqam menyatakan bahwa WHN beroperasi secara independen, tanpa afiliasi dengan partai politik mana pun, untuk menjaga netralitas dan memastikan tujuannya tercapai secara objektif, bebas dari campur tangan eksternal.